TEMPO.CO, Jakarta - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) desak Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menarik ucapannya yang menganjurkan warga menerima suap berupa sembilan bahan pokok atau uang menjelang pemilihan kepala daerah. "Sangat disesalkan, Prabowo sebagai tokoh nasional menyampaikan pernyataan itu," kata Sekretaris Jenderal KIPP Kaka Suminta saat dihubungi, Sabtu, 23 Juni 2018.
Menurut Kaka, dengan alasan apa pun itu pernyataan Prabowo mencederai demokrasi dan penyelenggaran Pemilu. Bagaimana pun, politik uang adalah salah satu ancaman yang nyata dan masih diperangi. “Kalau masyarat diajak untuk menerima, sama dengan membenarkan adanya politik uang," ujarnya.
Baca:
Survei: Elektabilitas Prabowo Kalah dari Jokowi di Jawa Barat
Kepala Proyek LRT Palembang Jawab Tudingan ...
Saran Prabowo disampaikan melalui video yang diunggah di akun Facebook resmi miliknya pada Kamis, 21 Juni lalu. Menurut mantan Komandan Komando Pasukan Khusus itu sembako atau uang suap itu pada dasarnya adalah hak rakyat. Ia yakin duit yang digunakan untuk menyuap adalah uang haram yang diambil dari hak masyarakat Indonesia.
"Tidak mungkin uang itu uang halal, tidak mungkin, mustahil. Itu pasti berasal dari uang bangsa Indonesia. Karena itu saya anjurkan kalau rakyat dibagi sembako, diberi uang terima saja karena itu hak rakyat," kata Prabowo.
Baca:
Prabowo Kalah dari Jokowi, Gerindra: Kami ...
Gerindra Galang Dana, PKS: Prabowo Jujur Tak ...
Namun, meski menganjurkan untuk menerima pemberian menjelang Pilkada, Prabowo meminta agar masyarakat tidak terpengaruh dalam memilih calon kepala daerah. "Pada saat menentukan pilihan, di depan tempat pemilihan, gunakan hati nuranimu, pilih sesuai hati dan pikiran."
Menurut Kaka, ajakan Prabowo itu tidak tepat karena mencederai pendidikan Pemilu bagi masyarakat. Hal ini juga akan berdampak kepada masyarakat, terutama bagi pendukung Prabowo untuk mendengarkan ucapan Ketua Umum Partai Gerindra itu. Oleh karena itu, "Prabowo harus menarik pernyataan itu," ujar Kaka.
